Prospek Saham di Tahun Pemilu 2019

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, topik ‘prospek atau outlook pasar saham’ di awal tahun 2019 ini mungkin menjadi topik yang sangat penting bagi banyak investor, dan ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, sebagaimana yang kita ketahui, di tahun ini di Indonesia akan ada hajatan besar yakni Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres). Nah, meski Indonesia pasca reformasi sudah rutin menggelar Pemilu 5 tahunan sejak tahun 1999 lalu, dan juga menggelar Pilpres sejak 2004, namun memang Pemilu tahun 2019 ini sejak awal terasa berbeda khususnya bagi investor saham.

Sebab ketika terakhir kita menggelar Pemilu di tahun 2014, jumlah investor ritel di bursa belum sebanyak sekarang. Pada tahun 2014, jumlah rekening investor ritel sekitar 400 ribuan, tapi sekarang jumlahnya melompat menjadi 1.1 juta rekening, thanks to gencarnya kampanye ‘Yuk Nabung Saham!’ oleh BEI sejak tahun 2015 lalu. Ini artinya lebih dari separuh pelaku pasar di bursa adalah investor pemula yang baru buka rekening tahun 2015 keatas, sehingga wajar jika mereka kemudian khawatir soal prospek saham di ‘Tahun Pemilu 2019’ ini, karena memang mereka belum pernah mengalami berinvestasi di saham di tahun pemilu sebelumnya. Yep, jangankan invest di saham, mencoba nangkep ayam untuk pertama kalinya sekalipun akan terasa menegangkan bukan? Dan pasar saham Indonesia saat ini dipenuhi oleh investor yang belum tahu gimana rasanya memegang saham di tahun 2014 lalu.

Itu pertama. Kedua, selain Pemilu untuk memilih anggota legislatif, dan Pilpres untuk memilih presiden, maka persis sejak tahun 2015 lalu, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pilkada serentak, yakni untuk memilih Gubernur dan Walikota/Bupati. Sebenarnya pilkada ini sudah digelar sejak tahun 2005, namun ketika itu pelaksanaannya tidak bersamaan/tanggal pencoblosannya berbeda-beda untuk tiap daerah, sehingga ‘suasana pemilu’-nya juga hanya terasa di daerah yang bersangkutan ketika mendekati hari pemilihan. Namun karena sejak tahun 2015, pilkada ini dilakukan secara bersamaan pada satu tanggal yang sama, maka jadilah suasana pemilu-nya lebih terasa secara nasional, karena semua calon pemimpin daerah ramai-ramai berkampanye mendekati tanggal pemilihan yang sama.

Dan berbeda dengan pemilu dan piplres yang hanya digelar setiap 5 tahun sekali, pilkada serentak ini digelar hampir setiap tahun, dimana setelah pilkada tahun 2015, maka digelar pula pilkada serentak tahun 2017, dan 2018 kemarin. Alhasil tidak hanya tahun 2019 ini, namun sebenarnya di Indonesia, setiap tahun adalah tahun pemilu, dimana hampir setiap saat kita melihat baligo dan spanduk bergambar wajah politisi dan lambang partai di jalan raya. And thanks to kampanye terus menerus yang dilakukan oleh para pemburu jabatan ini, maka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada, pemilu, dan pilpres itu sendiri kemudian meningkat pesat, dimana orang kalau gak milih capres A maka ya milih capres B (jarang ada yang golput), dan topik politik kemudian menjadi pembicaraan sehari-hari di media sosial ataupun warung kopi. Pengaruh ‘suasana pemilu’ terhadap keseharian masyarakat ini sedemikian besarnya, sampai-sampai ketika ada berita artis melakukan sesuatu yang kontroversial, dimana biasanya itu menjadi topik hangat yang dibicarakan berhari-hari oleh para biang gosip (dan imbasnya menaikkan popularitas si artis itu sendiri), tapi sekarang itu tidak terjadi lagi/orang sudah tidak lagi peduli. Tapi ketika ada tokoh politisi atau kader partai tertentu yang salah ngomong sedikiiitt saja, maka hebohnya langsung kemana-mana, baik itu dari yang pro maupun yang kontra. Demikian pula ketika seorang artis ikut 'nyaleg’, maka semua tindak tanduknya yang sebelumnya tidak diperhatikan orang, mendadak jadi bahan pembicaraan netizen kurang kerjaan.

Pemilu Aman dan Damai?

Meski semua fenomena diatas menyebabkan Indonesia menjadi negara yang ‘benar-benar demokrasi’, namun ternyata muncul efek samping: Ketika seseorang kemudian menjadi fanatik terhadap tokoh politisi atau partai tertentu, maka ia akan mulai bersikap kurang bersahabat terhadap siapapun yang tidak ‘satu perahu’ dengannya, dan ini merupakan sumber kekerasan. Yup, jadi sama saja seperti kalau Persija ketemu Persib, maka tidak hanya kedua kelompok suporternya tidak pernah akur satu sama lain, namun terkadang sampai timbul korban jiwa jika kebetulan ada pendukung Persija yang nyasar ke Bandung, atau ada pendukung Persib yang nekad ke Stadion GBK. Demikian pula tim sepakbola lain, yang kalau mereka kalah di kandangnya sendiri maka tidak jarang pendukungnya kemudian berbuat rusuh dan anarkis. Dan ini sama seperti pemilu tahun 2014 lalu, termasuk pilkada-pilkada serentak setelahnya: Setelah selesainya pemilihan itu sendiri, maka hampir pasti pihak yang kalah beserta para pendukungnya tidak akan langsung menerima kekalahan, melainkan akan mencari-cari pembenaran bahwa seharusnya mereka-lah yang menang, hingga menuduh pihak lawan (atau KPU) berbuat curang. Yang paling konyol, penulis pernah mendengar bahwa seorang calon kepala desa bersama para pendukungnya dengan sengaja merusak satu-satunya jalan besar yang menghubungkan desa mereka dengan desa-desa tetangga, cuma gara-gara ia tidak terima kalah di pilkades! Jadi apa jadinya jika pihak yang kalah di pemilu nasional nanti, siapapun itu, melakukan hal yang sama??

Dan penulis kira inilah sumber kekhawatiran semua orang: Sebenarnya gak penting hasil pemilu-nya nanti siapa yang menang, tapi yang penting adalah pelaksanaan pemilu-nya itu sendiri, apakah bisa berjalan aman dan damai, ataukah rusuh. Dan masalahnya orang Indonesia memang gak seperti orang Inggris, yang bisa anteng duduk manis di tribun stadion dan gak masuk ke lapangan meski tidak ada pagar pembatas. Jadi risiko pelaksanaan pemilu yang ‘tidak damai’ akan tetap ada, karena sejak awal pun sudah kelihatan ada banyak politisi beserta para pendukungnya yang menggunakan ‘segala cara’ agar bisa menang, tak peduli meski itu bisa bikin Indonesia jadi tidak aman atau bahkan krisis ekonomi (masih inget propaganda ‘money rush’ di tahun 2016 lalu? Kalau lupa, baca lagi ceritanya disini).

Jadi memang kalau ada pihak yang harus kerja ekstra keras sejak beberapa tahun terakhir ini, maka itu adalah Polri dan TNI, termasuk juga Intelijen. Karena sekali lagi berbeda dengan pemilu-pemilu yang lalu, saat ini risiko terjadinya tindak anarkis tidak lagi hanya bersumber dari para politisi itu sendiri, melainkan juga dari para pendukung garis keras mereka. Lalu bagaimana dengan kinerja tiga lembaga ini sejauh ini?

Untungnya sejauh yang penulis perhatikan, mereka semuanya bekerja dengan cukup baik. Yang paling diingat adalah ketika di tahun 2016 lalu terjadi Aksi Damai 212 yang dihadiri oleh buanyak sekali orang, dimana aksi tersebut bisa saja berakhir rusuh. Sebab jika anda lihat lagi aksi-aksi pengumpulan massa di negara lain, apalagi jika jumlah pesertanya sama banyaknya seperti aksi 212 tersebut, maka endingnya hampir pasti bakal rusuh, termasuk ada korban jiwa. Termasuk di Indonesia sendiri, ketika terakhir kali terjadi aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang sangat besar pada tahun 1998 lalu, maka hasilnya adalah kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa (and yep, IHSG juga wassalam di tahun tersebut).

Namun ternyata aksi di tahun 2016 tersebut berjalan aman dan lancar dan tidak ada korban sama sekali (ada satu peserta yang meninggal namun itu karena serangan jantung). Demikian pula ketika diselenggarakan ‘reuni’ aksi yang sama di tahun 2017 dan 2018 kemarin, dan juga aksi-aksi pengumpulan massa lainnya, maka semuanya aman-aman saja. Mungkin perlu ditegaskan disini bahwa tidak semudah itu bagi aparat untuk mengamankan massa sebanyak itu, apalagi seperti yang sudah disebut diatas, orang Indonesia beda dengan orang Inggris yang gampang diatur. Dengan kata lain, jika Polri dkk selama ini tidak bekerja dengan baik, maka Indonesia ini akan sudah kacau balau sejak Pemilu tahun 2014 lalu, dan berinvestasi di pasar saham juga tidak akan senyaman sekarang (awal tahun 2014, IHSG di posisi 4,274, tapi sekarang sudah 6,000-an).

Posisi IHSG di penghujung tahun 2014. Secara keseluruhan IHSG naik 22.3% di tahun 2014.

Jadi kesimpulannya, selama pihak berwenang bisa terus mempertahankan kinerja mereka saat ini, maka penulis termasuk yang optimis bahwa Indonesia akan tetap aman-aman saja, termasuk IHSG juga akan aman-aman saja. Hanya saja terkait prospek investasi saham itu sendiri, maka karena seperti yang disebut diatas, ada banyak investor yang belum berpengalaman masuk pasar di tahun pemilu 2014 lalu, dan karena adanya pilkada serentak hampir saban tahun menyebabkan ‘gonjang-ganjing’ politik sekarang ini jauh lebih terasa dibanding dulu, maka mungkin pasar saham akan cenderung sepi sampai April 2019 nanti, karena akan ada banyak investor yang memilih wait n see, dan mungkin itu akan bikin IHSG stagnan, atau tetap naik tapi dengan kenaikan yang moderat. Tapi selama tidak ada problem keamanan yang serius, dan sampai saat ini memang kelihatannya demikian, maka tentunya juga tidak ada alasan bagi kita untuk keluar dari market.

Diluar faktor pemilu sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor lainnya ketika kita bicara soal prospek pasar saham dalam satu tahun tertentu, tapi untuk selebihnya kita akan bahas lagi next time.

Untuk minggu depan kita akan membahas satu saham BUMN yang masih murah, yang berpeluang menjadi 'turn around' company.

Follow/lihat foto-foto penulis di Instagram, klik 'View on Instagram' dibawah ini: