Dayaindo Resources 3

Penulis pertama kali membahas Dayaindo Resources (KARK) pada tanggal 11 Desember 2010, atau lebih dari dua tahun yang lalu. Ketika itu sahamnya sudah mati di 50 perak, dan ketika itu pula pembahasannya sampai pada kesimpulan bahwa meski mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, namun KARK masih berpeluang untuk menguat kembali, karena kinerjanya pada saat itu (Kuartal III 2010) meningkat cukup signifikan (selengkapnya baca disini). Namun meski sudah dua tahun berlalu, KARK masih saja mati di gocapan. Beberapa kabar yang beredar juga semakin membuat khawatir para pemegang saham, mulai dari kebangkrutan perusahaan, hingga yang terbaru, direktur utamanya dikabarkan bunuh diri. KARK sendiri sejak kuartal I 2012 lalu belum merilis laporan keuangan terbarunya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Well, mungkin sebaiknya kita coba runut dulu sejarahnya.

Dayaindo Resources berdiri pada tahun 1994, dengan nama perusahaan ketika itu PT Karkayasa Profilia (KARK), dengan bidang usaha properti khususnya real estate. Perusahaan listing di BEI sejak tahun 2001. Pada tahun 2007, KARK diakuisisi oleh sebuah perusahaan investasi, PT Manhattan Investama, milik pengusaha muda bernama Sudiro Andi Wiguno, untuk dijadikan objek backdoor listing bagi perusahaan batubara yang akan diakuisisi kemudian. Status KARK pun berubah dari perusahaan properti menjadi batubara. Setahun kemudian, perusahaan menggelar right issue pertamanya senilai Rp300 milyar, yang ketika itu dananya dipakai untuk akuisisi sebuah perusahaan bernama PT Risna Karya, pemilik sebuah tambang batubara di Setui, Kalimantan Selatan. Karena right issue pertama ini aset perusahaan meningkat dari Rp150 milyar di tahun 2007, menjadi Rp520 milyar di tahun 2008. Akuisisi Risna dilakukan melalui anak usaha KARK, PT Daya Mandiri Resources Indonesia.

Namun lompatan sesungguhnya yang dilakukan perusahaan baru terjadi dua tahun kemudian. Pada tahun 2010, KARK melepas seluruh aset real estate yang tersisa untuk masuk sepenuhnya ke sektor tambang, sekaligus menyelenggarakan right issue senilai hampir Rp2 trilyun, sementara jumlah saham KARK sendiri di market meningkat berkali-kali lipat dari 1.7 milyar menjadi 19.3 milyar lembar, dan aset perusahaan juga melejit dari Rp776 milyar menjadi Rp3 trilyun. Berdasarkan prospektus perusahaan, berikut ini adalah rencana penggunaan dana hasil right issue tersebut:

1. Rp350 milyar untuk akuisisi PT Anugerah Tompira Nikel (ATN), melalui anak usaha perusahaan, PT Dayakonsesi Energi. ATN adalah perusahaan tambang bijih nikel yang berlokasi di Banggai, Sulawesi Tengah.
2. Rp600 milyar untuk modal kerja ATN
3. Rp100 milyar untuk akuisisi PT Belang Belang Coal Terminal (BBCT), melalui anak usaha perusahaan, PT Dayainfrastruktur Sempurna. BBCT adalah perusahaan operator dan pengembang terminal/pelabuhan bongkar muat batubara yang berlokasi Mamuju, Sulawesi Barat.
4. Rp511 milyar untuk modal kerja BBCT, dan
5. Rp421 milyar untuk modal kerja perusahaan secara umum.

So, jika semuanya berjalan lancar, maka KARK akan menjadi perusahaan holding bagi tiga anak usaha di bidang yang berbeda, yakni PT Risna Karya (tambang batubara), PT Anugerah Tompira Nikel (tambang bijih nikel), dan PT Belang Belang Coal Terminal (terminal/pelabuhan batubara). Dalam rencana kerja yang dipaparkan perusahaan, KARK memang berniat untuk menjadi perusahaan batubara dan nikel yang terintegrasi, dengan memiliki berbagai aset seperti tambang bijih nikel, smelter nikel, tambang batubara, armada kapal tongkang, terminal batubara, hingga pembangkit listrik (visinya mirip-mirip sama CNKO ya? Cuman bedanya KARK masuk juga di nikel, gak cuma batubara). Total dana yang dibutuhkan untuk ekspansi besar-besaran tersebut mencapai US$ 450 juta atau sekitar Rp4.4 trilyun, dan itu salah satunya diperoleh dari right issue-nya diatas.

Masalahnya, dua perusahaan yang diambil alih oleh KARK (ATN dan BBCT) merupakan perusahaan yang masih ‘kosong’ sama sekali sehingga memerlukan pengembangan terlebih dahulu, sebelum kemudian baru bisa beroperasi dan menghasilkan pendapatan dan laba. Jadi dalam hal ini terdapat risiko bahwa pihak perusahaan (dalam hal ini KARK) mungkin gagal dalam upaya pengembangan tersebut. Dan sayangnya, dalam kasus KARK sepertinya risiko tersebut benar-benar terjadi.

Contohnya ATN. Perusahaan tambang nikel ini baru berproduksi pada tahun 2009 dengan volume produksi yang sangat kecil, yakni hanya 52 ribu ton bijih nikel, sehingga boleh dikatakan produksinya nol. Awalnya, KARK berencana untuk mengoperasikan tambang bijih nikel tersebut secara penuh pada tahun 2010, dengan target produksi 1.2 juta ton per tahun. Namun hingga tahun penuh 2011, ATN tetap saja hanya mampu menghasilkan bijih nikel dalam jumlah yang sangat kecil, dan hanya menyumbang pendapatan sebesar Rp9 milyar dari total pendapatan KARK di tahun 2011 yang sebesar Rp939 milyar (pendapatan KARK masih tetap hampir sepenuhnya dari penjualan batubara), sehingga bisa dikatakan bahwa investasi KARK di ATN masih belum menghasilkan apa-apa hingga tahun 2011 (dan mungkin juga sampai sekarang).

Lalu bagaimana dengan BBCT? Well, ceritanya sama saja. BBCT awalnya diproyeksikan untuk menjadi pelabuhan batubara untuk tempat transit bagi kapal-kapal pengangkut batubara asal Kalimantan Timur dan Selatan, dengan kapasitas bongkar muat 30 juta ton batubara per tahun. Ketika diakuisisi, BBCT belum memiliki aset apapun kecuali lahan kosong seluas 25 hektar untuk dibangun pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya, serta 40 hektar lahan lainnya yang masih dalam tahap pembebasan. Pelabuhan ini sejatinya dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Kuartal II 2012, namun sampai sekarang belum ada kabar apapun.

Disisi lain, duit hasil right issue sebesar sekitar Rp1 trilyun yang sejatinya akan dipakai untuk mengembangkan ATN dan BBCT, hingga akhir tahun 2011 masih mengendap disebuah perusahaan investasi yang nggak jelas, Culford Investment, dan bukannya dipakai untuk mulai bikin pelabuhan, dsb. Menariknya, manajemen KARK juga sempat satu atau dua kali mengkoreksi laporan keuangannya terkait penempatan dana di Culford ini, sehingga ini tentu saja menimbulkan kecurigaan investor. Penulis sempet denger cerita dari temen yang ikut RUPS KARK ini, dan menurutnya itu adalah RUPS paling seru yang pernah ia hadiri, karena hampir semua pemegang saham yang hadir marah-marah dan berteriak kepada dewan direksi dan komisaris, ketika mereka tidak bisa menjelaskan perihal dana yang ditempatkan di Culford ini. Hey, 1 trilyun itu nggak sedikit bung!

RUPS KARK tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2012, di Jakarta. Hanya selang tiga minggu kemudian, di Koran Kontan keluar berita bahwa KARK digugat pailit oleh sebuah perusahaan asal Swiss, SUEK AG, yang kemudian dibenarkan oleh pihak perusahaan. Jadi ceritanya, anak usaha KARK di bidang tambang batubara yaitu PT Risna Karya, menandatangani perjanjian jual beli batubara dengan SUEK pada bulan Desember 2009. Namun, pihak Risna kemudian tidak mengirim batubara yang dipesan oleh SUEK, karena alasan terdapat gangguan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan pengiriman batubara tersebut (namun tidak dijelaskan, gangguan seperti apa yang dimaksud). Merasa dirugikan, SUEK kemudian menggugat Risna dan juga KARK ke Pengadilan Arbitrase Internasional di London, Inggris, dan pada November 2010, Pengadilan mengabulkan gugatan SUEK dan memerintahkan KARK untuk membayar ganti rugi sebesar US$ 1.1 juta atau sekitar Rp10 milyar kepada SUEK, serta biaya-biaya lainnya.

Seperti sudah diduga sebelumnya, KARK tentu saja menolak membayar ganti rugi tersebut, dan membawa kasus ini ke Pengadilan Jakarta Pusat, dan hingga kini kasusnya masih belum jelas penyelesaiannya. Update terakhir, Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan pailit yang diajukan SUEK. Tapi tentu, pihak SUEK tidak akan menerimanya begitu saja. Kalau bagi penulis sendiri, jujur saja, tindakan yang dilakukan KARK ini justru menjatuhkan diri mereka sendiri. Apapun alasannya, kasus dengan SUEK diatas jelas-jelas mereka sendiri yang mulai. Tapi bukannya minta maaf, bayar ganti rugi dan kemudian berdamai, eh mereka malah ngajak berantem.. Padahal apa susahnya sih bayar ganti rugi sebesar Rp10 milyar perak? Toh itu nggak seberapa dibanding omzet penjualan perusahaan setiap tahunnya, yang mencapai Rp1 trilyun.

Belum selesai kasus SUEK, pada akhir tahun 2012 kemarin, KARK sekali lagi tersangkut kasus hukum, kali ini dengan Bank BII (BNII), dimana salah satu anak usaha KARK, PT Daya Mandiri Resources Indonesia (DMRI, induk dari Risna), tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada BNII yang jatuh tempo pada Oktober 2012. Dan sekali lagi, tidak ada penjelasan dari pihak manajemen KARK, soal kenapa mereka tidak membayar utang tersebut.

Dan jika untuk unit usahanya yang di tambang batubara saja sudah penuh dengan masalah, lalu bagaimana mungkin KARK bisa fokus untuk mengembangkan bisnis tambang nikel dan terminal batubara? Sepertinya sejak awal perusahaan ini sudah bermasalah dalam cara dan etika bisnisnya.

Karena itulah, mengingat perusahaannya sendiri sedang terbelit banyak masalah, maka tidak heran ketika tersiar kabar bahwa direktur utama KARK, Sudiro Andi Wiguno, telah tewas gantung diri dirumahnya di Tangerang Selatan, Banten, banyak yang menduga bahwa meninggalnya almarhum mungkin bukan karena bunuh diri. Pihak perusahaan sendiri belum memberikan konfirmasi apapun terkait berpulangnya pimpinan sekaligus ultimate shareholder dari seluruh unit bisnis KARK ini.

Sudiro Andi Wiguno, 1978 - 2013

Lalu, mas Teguh, saham KARK saya gimana dong? Well, jujur saja kalau penulis ada di posisi anda pun, maka penulis juga akan bingung. Mau minta tolong ke BEI juga gimana caranya? Paling-paling mereka akan menjawab seperti tukang parkir: Segala kerusakan dan kehilangan kendaraan ditanggung oleh pemilik. Tapi yang jelas KARK seharusnya akan menggelar RUPS dalam waktu dekat ini, untuk menunjuk nakhoda (baca: direktur utama) baru. Nah, anda datang deh, terus silahkan hajar para personel perusahaan yang hadir disana. I don’t know if it could make your money back but, it worth a try.

Almarhum Sudiro sendiri memiliki latar belakang yang sangat menarik. Beliau bukan anak orang kaya, bukan lulusan universitas di Amerika atau Inggris, dan tidak pernah bekerja sebagai investment banker untuk bank investasi global seperti JP Morgan atau Goldman Sachs. Namun pada tahun 2007, ketika usianya baru menginjak 29 tahun, ia sudah menjadi pemilik sekaligus pimpinan sebuah perusahaan batubara kecil bernama Dayaindo Resources, yang kemudian berusaha ia bawa untuk menjadi perusahaan raksasa namun gagal, dan ironisnya itu berakhir dengan kematiannya. Almarhum tercatat sebagai Wakil Bendahara Umum HIPMI, alias Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Beliau bergabung dengan HIPMI sejak tahun 2011.

NB: Buletin Bulanan edisi Februari 2013 akan terbit hari Jumat, tanggal 1 Februari mendatang. Anda bisa memperolehnya disini.